TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima serbuan kritik setelah memutuskan untuk menghapus data kematian akibat Covid-19 dalam penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Alasan Luhut menghapus indikator itu karena menimbulkan distorsi dalam penilaian yang disebabkan pemasukan data tidak diperbarui.
Padahal menurut data Satgas Penanganan Covid-19, menunjukkan puncak kurva kasus kematian nasional terjadi pada 27 Juli 2021 dengan penambahan 2.069 kasus. Kemudian, puncak tertinggi kedua terjadi kemarin atau 10 Agustus 2021 yakni mencapai 2.048 kasus meninggal.
Dengan masih tingginya angka kematian itu, membuat keputusan Luhut menghapus data itu menuai kritik. Berikut ini daftar pihak yang memberi kritik kepada Luhut, imbas rencananya tersebut.
1. Lapor Covid-19
Analis Data Lapor Covid-19 Said Fariz Hibban menyatakan keberatan atas rencana Luhut itu. Sebab menurut dia, data kematian adalah indikator sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah.
Said mengatakan ketidakakuratan data kematian yang ada seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. "Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, data kematian akibat Covid-19 yang selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan betapa besarnya dampak pandemi Covid-19. Lapor Covid-19 menemukan jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah.
